Kebijakan dasar Indonesia adalah bahwa kedaulatan dan keutuhan NKRI merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar lagi, pelecehan atas kedaulatan NKRI sering sekali terjadi dengan adanya pencaplokan lahan di beberapa wilayah perbatasan Indonesia oleh beberapa negara tetangga.
Perbuatan tersebut tentu sangat melecehkan harkat dan martabat Indonesia.
Pelecehan terhadap Indonesia bukan hanya karena seringnya negara tetangga mengganggu wilayah perbatasan dengan cara mengklaim kepemilikan wilayah, namun unsur jual beli lahan kepada pihak asing yang dilakukan oknum pemerintah di Indonesia pun tanpa disadari telah melecehkan kedaulatan bangsa ini.
Ketika kita berbicara tentang perbatasan, Batam adalah salah satu Kota yang berbatasan langsung dengan Singapur, segala kebijakan pemerintah Kota Batam tentunya memiliki peran penting untuk mempertahankan kedaulatan bangsa ini.
Namun Adanya praktek mafia tanah di Batam justru mementahkan kembali cita-cita untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, dengan cara merusak perkembangan ekonomi.
Banyaknya praktek pemalsuan kepemilikan tanah (lahan) di Batam seakan sudah menjadi modus umum yang terjadi di Batam dengan motif ekonomi & politik.
Hal tersebut bisa dilihat dari banyaknya lahan yang sebagian besar kepemilikannya adalah warga negara Singapur. Lahan yang mereka kuasai HGU nya tentu berada di lokasi yang sangat strategis untuk usaha perkantoran, dagang atau industri.
Kepemilikan lahan strategis di Batam oleh warga negara singapur tentu akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Kota Batam dengan sulitnya akses investor untuk menempati lahan yang telah dikuasai tersebut.
Lahan HGU tersebut meski sangat prospektif tetap dibiarkan kosong oleh pemiliknya (warga singapur), tidak dimanfaaatkan untuk apapun, meski UWTO tetap dibayar. Penguasaan HGU tersebut tentu sangat nyata menghambat investasi di Batam dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi tertekan.
Siapa yang mengetahui hal ini ?
Pemerintah kota Batam atau Otoritas Batam tentunya tahu persis keadaan tersebut, namun tutup mata dan tidak mengambil tindakan apapun. Diam. Berkolusi.
Satu-satunya alasan logis membisunya pemerintah di Batam bukan lain karena mereka telah disuap oleh mafia HGU atau mereka juga terlibat praktek Mafia dengan adanya Iklim investasi yang sengaja dihancurkan oleh Mafia-mafia lahan dengan otak pelakunya warga singapur. Ini tentu sudah melanggar kedaulatan NKRI.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa Singapur menilai RI khususnya Batam adalah ancaman nomer satu bagi kemapanan ekonomi singapur, Batam yang maju apalagi pembangunan pelabuhan laut internasional dan kawasan industri raksasa di Batam dikhawatirkan akan menghancurkan ekonomi negara singa tersebut. Maka tidak heran jika singapur memiliki ambisi untuk menguasai lahan di Batam untuk menghambat masuknya investor dan membekukan perkembangan dan kemajuan ekonomi di Kota Batam.
Ketika Otoritas Batam berada dibawah kendali Habibie dan sepenuhnya berjalan sesuai dengan rencana Jakarta, Batam berpotensi luar biasa, potensi Batam dan Kepri yang memiliki semua keunggulan dibandingkan Singapur sangat menakutkan pemerintah Singapur. Batam pun terus berkembang.
Namun, sejak Otoritas Batam tidak lagi dikendalikan Habibie ( yang penjatuhannya juga ada peran besar penguasa singapur). Batam kini meredup.
BP dan walikota Batam saat ini tidak lebih adalah penguasa-penguasa yang berorientasi pada keuntungan pribadi semata-mata untuk memperkaya diri. Mereka lebih suka jadi antek dan kolaborator mafia tanah dan penguasa singapur dengan melakukan praktek-praktek modus penguasaan lahan/HGU tadi.
Tindakan oknum-oknum BP dan Pemkot Batam tentu sangat merugikan rakyat Batam khususnya, bangsa dan negara Indonesia pada umumnya.
Maka secara tidak langsung oknum pejabat di Batam telah menjadi hamba sahaya mafia atau kaki tangan penguasa singapur dalam menghancurkan investasi di Batam.
Batam yang didaulat menjadi Kota Industri sudah seharusnya lebih maju dari saat ini, kesejahteraan sudah seharusnya dapat dirasakan masyarakatnya. Namun secara tidak wajar dan tanpa disadari Batam adalah Kota yang ekonominya gagal dan seakan jalan ditempat.
Jika pemerintah Batam seakan buta, seharusnya pemerintah pusat segera membuka mata dan tidak berdiam diri melihat iklim investasi Batam yang sengaja dihambat.
Presiden, MA, DPR RI, Mabes Polri sudah seharusnya bergegas menyelamatkan Batam dari tangan-tangan mafia yang berkedok pejebat. Batam perlu perhatian khusus, RI bukan hanya Jakarta atau Jawa saja. Batam Si Berlian dari Barat, perlu perhatian serius untuk capai kejayaan dan kemakmurannya.
Hanya dengan sedikit kepedulian dan perhatian khusus dari Jakarta, Batam akan menjadi Singapur kedua dengan segala keunggulannya.
Selamatkan Batam.
0 komentar:
Posting Komentar